Ada berbagai orang yang terlibat dalam analisis kebijakan, seorang anallis kebijakan haruslah orang yang independen atau tidak terikat dengan pembuat kebijakan manapun sehingga dalam menganalis sebuah kebijakan akan betul-betul dianalis sesuai dengan kebutuhan. Fokus dan perhatian analisis kebijakan antara lain :
- Mengkaji masalah dan hubungan antara masalah dan kebijakan publik tersebut.
Kebijakan yang dibuat sudah barang tentu tidak semuanya berjalan mulus dan rentan dengan adanya masalah didalamnya sehingga perlu dianalisis apa saja masalah yang timbul atas kebijakan tersebut dan solusi apa yang tepat untuk masalah tersebut. Beberapa hal dapat dilihat dari hadirnya kebijakan yang bermasalah misalnya kebijakan penggunaan tabung gas sebagai pengganti bahan bakan minyak yang mengakibatkan sekian nyawa melayang, perlu lagi dikaji apa masalahnya sehingga hal itu menimbulkan masalah, apa perlu kebijakan baru atau tetap dilanjutkan karena dalam masyarakat bom waktu itu setiap saat dapat terjadi.
- Mengkaji isi dari kebijakan
Isi dari kebijakan tetap harus dikaji sebelum betul-betul diterapkan karena tidak semua daerah, kondisi sosial masyarakat, dan kelompok tertentu menyetujui isi kebijakan, sehingga perlu sebuah kajian yang mendalam apa saja yang paling tepat dalam sebuah kebijakan.
- Mengkaji apa yang dilakukan dan tidak dilakukakan oleh pembuat keputusan dan kebijakan
Kajian terhadap apa yang dilakukan dan tidak dilakukan menjadi fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, ketika pembuat keputusan dan kebijakan tidak melaksanakan apa yang harus dilakukan maka timbul gerakan yang menuntut agar adanya perhatian terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Disinilah analisis kebijakan harus betul-betul menganalisis apa saja yang diperlukan sehingga dapat menjadi check and balance bagi pembuat keputusan dan kebijakan dalam melaksanakan program.
- Mengkaji konsekuensi kebijakan dari segi output dan hasilnya
Konsekuensi atas hadirnya sebuah kebijakan harus dapat dianalisis sedini mungkin sebagai langkah dalam menentukan output kebijakan yang berdampak pada kepuasan terhadap hasil dari kebijakan tersebut. Ini memungkinkan diminimalisirnya konflik atau keraguan yang timbul sebagai akibat atas lahirnya kebijakan tersebut.
Dalam konsep Harold Laswell tentang analis/ilmuwan kebijakan meliputi sejumlah peran dan tipe hal ini dikuatkan dengabn pendapat Merelman (1981:492) mengkarakteristikan sebagai berikut :
- Dokter bagi personalitas politik
- Insinyur sosial
- Pengumpul intelegensi
- Advokat kebijakan
- Mahasiswa administrasi publik
Analis kebijakan memiliki latar belakang pendidikan formal yang berbeda-beda, hal ini yang berujung pada banyaknya para analisis kebijakan di berbagai bidang mulai dari bidang sosial, ekonomi, hokum, sosiologi, geografi, ilmu lingkungan dan sebagainya. Umumnya analisis kebijakan berada pada area dimana mereka dapat dengan mudah mengkaji dan menganalisis sebuah kebijakan antara lain pada :
- Universitas bagi pada akademisi yang mengkaji masalah dan proses kebijakan.
Biasanya para akademisi ditunjuk oleh pembuat kenputusan karena dianggap mempunyai kapabilitas dan pemahaman yang cukup sesuai dengan bidang kajian dan dianggap memiliki netralitas dalam memberikan masukkan terhadap pembuat keputusan dan kebijakan;
- Institusi penelitian independent dan think-tanks;
Institusi peneliti ini biasa bersfat independen dalam mengkaji atau menganalisis sebuah kebijakan guna dijadikan masukkan bagi pembuat kebijakan untuk diadakan penyempurnaan dan perbaikan terhadap kebijakan yang ada.
- Unit dalam lembaga kebijakan
Biasa terdiri dari staff ahli yang bertanggung jawab melakukan penelitian didalam pemerintah, agen pemerintah dan lembaga publik kemudian memberikan pertimbangan dan masukkan bagi pembuat kebijakan untuk dilakukan perbaikan;
- Interest group atau kelompok kepentingan
Mereka ini biasanya mempengaruhi kebijakan dengan melakukan monitoring kebijakan kemudian memunculkan ide-ide baru yang sesuai dengan kepentingan kelompok mereka dan mengajukan kepada pembuat kebijakan sebagai alternative kebijakan yang baru;
- Partai politik
Pada partai politik pada umumnya memiliki departemen sendiri dalam organisasinya yang bertugas untuk melakukan penelitian sebuah riset kebijakan dan pembangunan yang selanjutnya akan digunakan sebagai penekan bagi pemerintah apabila dalam pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan. Proses ini melahirkan kepentingan bagi partai politik itu sendiri baik dalam pemerintahan maupun untuk kelangsungan partainya kedepan.
- Konsultan lepas
Mereka ini tidak terikat pada lembaga manapun dan melakukan riset berdasarkan kontrak atau imbalan. Ini agak sedikit diragukan karena bisa jadi dalam proses analisisisnya tidak sesuai dengan kebutuhan oleh karena hasil analisisnya berpengaruh pada kontrak atau imbalan.
Sumber Bacaan :
Parsons, Wayne. 2006. Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Kencana. Jakarta.
- Mengkaji masalah dan hubungan antara masalah dan kebijakan publik tersebut.
Kebijakan yang dibuat sudah barang tentu tidak semuanya berjalan mulus dan rentan dengan adanya masalah didalamnya sehingga perlu dianalisis apa saja masalah yang timbul atas kebijakan tersebut dan solusi apa yang tepat untuk masalah tersebut. Beberapa hal dapat dilihat dari hadirnya kebijakan yang bermasalah misalnya kebijakan penggunaan tabung gas sebagai pengganti bahan bakan minyak yang mengakibatkan sekian nyawa melayang, perlu lagi dikaji apa masalahnya sehingga hal itu menimbulkan masalah, apa perlu kebijakan baru atau tetap dilanjutkan karena dalam masyarakat bom waktu itu setiap saat dapat terjadi.
- Mengkaji isi dari kebijakan
Isi dari kebijakan tetap harus dikaji sebelum betul-betul diterapkan karena tidak semua daerah, kondisi sosial masyarakat, dan kelompok tertentu menyetujui isi kebijakan, sehingga perlu sebuah kajian yang mendalam apa saja yang paling tepat dalam sebuah kebijakan.
- Mengkaji apa yang dilakukan dan tidak dilakukakan oleh pembuat keputusan dan kebijakan
Kajian terhadap apa yang dilakukan dan tidak dilakukan menjadi fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, ketika pembuat keputusan dan kebijakan tidak melaksanakan apa yang harus dilakukan maka timbul gerakan yang menuntut agar adanya perhatian terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Disinilah analisis kebijakan harus betul-betul menganalisis apa saja yang diperlukan sehingga dapat menjadi check and balance bagi pembuat keputusan dan kebijakan dalam melaksanakan program.
- Mengkaji konsekuensi kebijakan dari segi output dan hasilnya
Konsekuensi atas hadirnya sebuah kebijakan harus dapat dianalisis sedini mungkin sebagai langkah dalam menentukan output kebijakan yang berdampak pada kepuasan terhadap hasil dari kebijakan tersebut. Ini memungkinkan diminimalisirnya konflik atau keraguan yang timbul sebagai akibat atas lahirnya kebijakan tersebut.
Dalam konsep Harold Laswell tentang analis/ilmuwan kebijakan meliputi sejumlah peran dan tipe hal ini dikuatkan dengabn pendapat Merelman (1981:492) mengkarakteristikan sebagai berikut :
- Dokter bagi personalitas politik
- Insinyur sosial
- Pengumpul intelegensi
- Advokat kebijakan
- Mahasiswa administrasi publik
Analis kebijakan memiliki latar belakang pendidikan formal yang berbeda-beda, hal ini yang berujung pada banyaknya para analisis kebijakan di berbagai bidang mulai dari bidang sosial, ekonomi, hokum, sosiologi, geografi, ilmu lingkungan dan sebagainya. Umumnya analisis kebijakan berada pada area dimana mereka dapat dengan mudah mengkaji dan menganalisis sebuah kebijakan antara lain pada :
- Universitas bagi pada akademisi yang mengkaji masalah dan proses kebijakan.
Biasanya para akademisi ditunjuk oleh pembuat kenputusan karena dianggap mempunyai kapabilitas dan pemahaman yang cukup sesuai dengan bidang kajian dan dianggap memiliki netralitas dalam memberikan masukkan terhadap pembuat keputusan dan kebijakan;
- Institusi penelitian independent dan think-tanks;
Institusi peneliti ini biasa bersfat independen dalam mengkaji atau menganalisis sebuah kebijakan guna dijadikan masukkan bagi pembuat kebijakan untuk diadakan penyempurnaan dan perbaikan terhadap kebijakan yang ada.
- Unit dalam lembaga kebijakan
Biasa terdiri dari staff ahli yang bertanggung jawab melakukan penelitian didalam pemerintah, agen pemerintah dan lembaga publik kemudian memberikan pertimbangan dan masukkan bagi pembuat kebijakan untuk dilakukan perbaikan;
- Interest group atau kelompok kepentingan
Mereka ini biasanya mempengaruhi kebijakan dengan melakukan monitoring kebijakan kemudian memunculkan ide-ide baru yang sesuai dengan kepentingan kelompok mereka dan mengajukan kepada pembuat kebijakan sebagai alternative kebijakan yang baru;
- Partai politik
Pada partai politik pada umumnya memiliki departemen sendiri dalam organisasinya yang bertugas untuk melakukan penelitian sebuah riset kebijakan dan pembangunan yang selanjutnya akan digunakan sebagai penekan bagi pemerintah apabila dalam pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan. Proses ini melahirkan kepentingan bagi partai politik itu sendiri baik dalam pemerintahan maupun untuk kelangsungan partainya kedepan.
- Konsultan lepas
Mereka ini tidak terikat pada lembaga manapun dan melakukan riset berdasarkan kontrak atau imbalan. Ini agak sedikit diragukan karena bisa jadi dalam proses analisisisnya tidak sesuai dengan kebutuhan oleh karena hasil analisisnya berpengaruh pada kontrak atau imbalan.
Sumber Bacaan :
Parsons, Wayne. 2006. Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Kencana. Jakarta.
No comments:
Post a Comment