Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi Kebijakan ?

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Pengertian

         Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.

         Evaluasi mencakup kesimpulan + klarifikasi + kritik + penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

         Analisis Kebijakan 

                         

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda :

a. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.

b.  Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tipe evaluasi kebijakan :

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe:

a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan.

b. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

c. Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program–program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Langkah Evaluasi

Edward A. Schuman mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

2. Analisis terhadap masalah

3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Evaluasi dalam Analisis Kebijakan

Sifat Evaluasi

1.      Fokus Nilai

2.      Interdependensi Fakta-Nilai, Pemantauan : prasyarat

3.      Orientasi Masa Kini dan Masa lampau –Ex Post, beda dengan tuntutan advokatif

4.       Dualitas Nilai (tujuan-cara)

Fungsi Evaluasi?

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

1.         Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.  Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu.

2.         Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.  Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.  Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.  Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analis dapat menguji alternatif.sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

3.         Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.  Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang.  Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Evaluasi dengan Rekomendasi?

Ex Post, retrospektif- Ex Ante, prospektif 

Pendekatan Evaluasi

1.     Evaluasi Semu

2.     Evaluasi Formal

3.     Evaluasi Keputusan teoritis

Evaluasi Semu

1.     Asumsi : Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya

2.     Contoh: Jumlah lulusan pelatihan, Jumlah unit pelayanan medis yang diberikan

3.     Teknik: sajian grafik, tampilan Tabel, angka indeks, Analisis seri waktu

Evaluasi Formal

1.     Asumsi : Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara remi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai

2.     Contoh: Evaluasi program pendidikan

3.     Teknik : Pmetaan sasaran, pemetaan hambatan, klarifikasi nilai, kritik nilai, analisis crosstab

Evaluasi keputusan teoritis

1.     Asumsi : Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun ‘diam-diam’

2.     Cara untuk  mengatasi kekurangan evaluasi semu dan formal (Kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kinerja, Ambiuitas kinerja tujuan, Tujuan-tujuan yang saling bertentangan)

3.     Tujuan Utama : menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari berbagaipelaku kebijakan

4.     Teknik: Brainstorming, analisis argumentasi, Analisi survai–pemakai

Evaluasi Kebijakan

1.     Para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan dan implementasi kebijakan, cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubungan dengan pencPapaian tujuan utama.

2.     POLICY MAKERS: cenderung memandang evaluasi dari segi kepentingan constituents, karena kekuasaan mereka tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka. Cara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadap kepuasan rakyat.

3.     POLICY IMPLEMENTERS: cenderung memandang evaluasi dari segi keberhasilan mengelola program. Karena itu ada kecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhi informasi yang diberikan pada  policy decision makers. Caranya:

1.          Memilih data dan informasi yang mendukung kinerja

2.          Memobilisasi dukungan terhadap kebijakan

Evaluasi Teknis

1.     Evaluasi oleh pihak ketiga; yaitu oleh evaluator professional, lebih menekankan pada cara evaluasi yang secara metodologis  dapat dipertanggung jawabkan (scientifically valid findings)

2.     Policy Makers atau implementer akan menerima hasil evaluasi oleh profesional sebagai evaluator teknis, apabila dipenuhi persyaratan tertentu:

1.     Tujuan yang diinginkan oleh policy makers telah dipahami dengan benar oleh evaluator teknis;

2.     Pencapaian tujuan diukur dengan obyektif

3.     Laporan evaluasi menjelaskan hubungan antara tujuan dengan hasil program

3.     Sebaliknya, evaluator teknis hanya bisa melaksanakan tugasnya, apabila:

1.          Tujuan kebijakan jelas

2.          Tujuan dapat diukur

3.          Implementasi diarahkan untuk mencapai tujuan

4.          Tersedia cukup data yang diperlukan

4.     Meskipun evaluasi teknis bersifat obyektif, hasil evaluasi mempunyai konsekuensi terhadap policy makers maupun policy implementers.

HAKIKAT EVALUASI

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. kebijakan harusdiawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”.  Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Tiga lingkup makna evaluasi kebijakan publik

1.     evaluasi perumusan kebijakan.

2.     evaluasi implementasi kebijakan.

3.     evaluasi lingkungan kebijakan.

4 fungsi evaluasi kebijakan publik

1.     Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengindentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2.     Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3.     Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4.     Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik

Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:

1.     Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik berlainan.

2.     Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahannya.

3.     Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan;

4.     Mendayagunakan sumber daya ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan strategis.

11 model evaluasi formulasi kebijakan publik

1.     Model kelembagaan

2.     Model proses

3.     Model kelompok

4.     Model elit

5.     Model  rasional

6.     Model inkremental

7.     Model teori permainan

8.     Model pilihan publik, dan

9.     Model sistem

10. Model demokratis

11. Model perumusan strategis

Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Mengikuti Prof. Sofyan Effendi, tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu :

1.     Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu.

2.     Faktor-faktor apa saja menyebabkan variasi itu? jawabannya berkenaan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcomedari implementasi kebijakan.

3.     OutPut/ keluarannya sepertia apa? Jawabannya sangat tergantung

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi :

1.     Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut  William Dunn (1999) sebagaievaluasi summatif.

2.     Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses.

3.     Evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi impak/pengaruh (output) kebijakan.

Tiga Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan Publik

1.      Pendekatan Evaluasi Semu

A. Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif Untuk menghasilkan Informasi valid Tentang hasil kebijakan

B. Asumsi:

Ukuran manfaat atau terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial

C.  Bentuk-Bentuk Utama:

 Eksperimentasi sosial Akuntansi sistem Sosial Pemeriksaan sosial Sintesis riset dan praktek

D. Teknik:

Sajian grafik Tampilan tabel Angka indeks Analisis seri waktu terinterupsi Analisis seri terkontrol Analisis diskontinyu regresi

2.      Pendekatan Evaluasi Formal

A. Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuanprogram kebijakan.

B. Asumsi:

Tujuan dan Sasaran dari pengambilan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dan manfaat atau nilai.

C. Bentuk-bentuk Utama:

Evaluasi perkembangan Evaluasi Eksperimental Evaluasi proses Retrospektif (expost) evaluasi hasil retrospektif.

D. Teknik:

Pemetaan sasaran klarifikasi nilai kritik nilai pemetaan hambatan Analisis dampak saling Disecounting

3.      Pendekatan Evaluasi Keputusan Teoritis

A.    Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.

B.     Asumsi:

Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.

C.     Bentuk-bentuk Utama:

Penilaian tentang Dapat tidaknya Dievaluasi Analisis uitilitas multi-atribut.

D.    Teknik:

Brainstorming Analisis argumentasi delphi kebijakan Analisis Survei Pemakai.

James P. Lester dan Joseph Steward Jr. (2000), mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan:

1.                   evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi,

2.                   evaluasi impak atau evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan,

3.                   evaluasi kerjakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki, dan

4.                   evaluasi metaevaluasi yang berkenaan dengan untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Ernest R. House (1980) membuat taksonomi evaluasi yang cukup berbeda, yang membagi model evaluasi menjadi :

1.                   model sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi.

2.                   model perilaku, dengan indikator utama adalah reduktivitas dan akuntabilitas.

3.                   model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas.

4.                   model tujuan bebas (goal free), dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial.

5.                   model kekritisan seni (art criticism), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.

6.                   model review profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan profesional.

7.                   model kuasi-legal (quasi-legal), dengan indikator utama adalah resolusi, dan

8.                   model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Ada pula pemilahan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan

1.                   evaluasi komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dari hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, di satu tempat yang sama atau berlainan.

2.                   evaluasi historilal, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut.

3.                   evaluasi laboratorium atau eksperimental, yaitu evaluasi namun menggunakan eksperimen yang diletakkan dalam sejenis laboratorium.

4.                   evaluasi ad hock, yaitu evaluasi yang dilakukan secara mendadak dalam waktu segera dengan tujuan untuk mendapatkan gambar pada saat itu (snap shot).

James Andeson membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga Tipe

1.                   Pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional.

2.                   Kedua, evaluasi yang memfokuskan kepada bekerjanya kebijakan.

3.                   Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara obyektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai (dikutip Winarno, 2002, 168).

Edward A. Suchman (dikutip Winarno, 2002, 169) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1.                   mengidetifikasi tujuan program yang akan dievaluasi,

2.                   analisis terhadap masalah,

3.                   deskripsi dan standardisasi kegiatan,

4.                   pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi,

5.                   menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain,

6.                   beberapa indikator untuk menentuan keberadaan suatu dampak.

Dari berbagai-bagai ragam dan teknik evaluasi implementasi tersebut, pertanyaannya adalah mana yang hendak digunakan? Jawabannya juga tidak berbeda,  tergantung kebutuhan evaluator. Keseluruhan model tersebut di atas mencerminkan ragam dari kebutuhan evaluator, baik yang digerakkan dari perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang, perbedaan tujuan, perbedaan keberadaan (pemerintah atau target), perbedaan waktu, dan lain-lain.

evaluasi kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok:

1.                   tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.

2.                   yang bersangkutan harus mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.

3.                   Prosedur evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.

Petunjuk praktis evaluasi implementasi kebijakan publik

     

                                                                                                                                         

Keterangan Gambar

1.                   evaluator harus menyesuaikan alat ukurnya dengan model atau metode implementasi kebijakan. Pada dasarnya, setiap metode implementasi kebijakan di dalam dirinya telah menyediakan alat ukur bagi keberhasilan/kinerja implementasi kebijakan.

2.                   evaluator harus menyesuaikan evaluasinya dengan tujuan dari evaluator yang dibebankan kepadanya.

3.                   Evaluator harus menyesuaikan diri evaluasinya dengan kompetensi keilmuan dan metodologis yang dimilikinya.

4.                   Seorang evaluator dengan kompetensi ekonomi diharapkan tidak melakukan evaluasi politik.

5.                   evaluator harus  menyesuaikan diri dengan sumber daya yang dimiliki, mulai sumber daya waktu, manusia, alat atau teknologi, dana, sistem, manajemen, bahkan sumber daya kepemimpinan yang ada.

6.                   evaluator harus menyesuaikan diri dengan lingkungan evaluasi, agar ia bisa diterima dengan baik di lingkungan yang akan dievaluasinya.

Evaluasi Lingkungan Kebijakan Publik

Jenis evaluasi ini mendapat sedikit sekali perhatian, baik dari praktisi maupun akademisi evaluasi kebijakan publik. Kenyataan ini harus diakui karena sesungguhnya, sekuat apa pun pengaruh lingkungan, ia merupakan faktor yang berada di luar kendali dari kebijakan publik. Karena itu, acapkali lingkungan “dikeluarkan” dari  evaluasi kebijakan publik.

Namun Demikian Perkembangan terkini membuktikan bahwa keberhasilan dan kegagalan kebijakan tidak lagi ditentukan oleh keandalan kebijakan dan implementasinya, namun dukungan lingkungan. Konteks “lingkungan” dikedepankan karena perubahan yang terjadi hari ini dan dimasa depan adalah perubahan dalam volume yang besar dan cepat. Kenyataan ini begitu mencemaskan karena tidak banyak melihat sebuah kebijakan ketika selesai dibuat, mendadak sudah menjadi usang karena perubahan.

SEMOGA BERMANFAAT DAN TERIMA KASIH

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda :

a. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.

b.  Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tipe evaluasi kebijakan :

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe:

a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan.

b. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

c. Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program–program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Langkah Evaluasi

Edward A. Schuman mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

2. Analisis terhadap masalah

3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Evaluasi dalam Analisis Kebijakan

Sifat Evaluasi

1.      Fokus Nilai

2.      Interdependensi Fakta-Nilai, Pemantauan : prasyarat

3.      Orientasi Masa Kini dan Masa lampau –Ex Post, beda dengan tuntutan advokatif

4.       Dualitas Nilai (tujuan-cara)

Fungsi Evaluasi?

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

1.                   Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.  Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu.

2.                   Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.  Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.  Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.  Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analis dapat menguji alternatif.sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

3.                   Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.  Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang.  Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Evaluasi dengan Rekomendasi?

Ex Post, retrospektif- Ex Ante, prospektif 

Pendekatan Evaluasi

1.                   Evaluasi Semu

2.                   Evaluasi Formal

3.                   Evaluasi Keputusan teoritis

Evaluasi Semu

1.                   Asumsi : Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya

2.                   Contoh: Jumlah lulusan pelatihan, Jumlah unit pelayanan medis yang diberikan

3.                   Teknik: sajian grafik, tampilan Tabel, angka indeks, Analisis seri waktu

Evaluasi Formal

1.                   Asumsi : Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara remi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai

2.                   Contoh: Evaluasi program pendidikan

3.                   Teknik : Pmetaan sasaran, pemetaan hambatan, klarifikasi nilai, kritik nilai, analisis crosstab

Evaluasi keputusan teoritis

1.                   Asumsi : Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun ‘diam-diam’

2.                   Cara untuk  mengatasi kekurangan evaluasi semu dan formal (Kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kinerja, Ambiuitas kinerja tujuan, Tujuan-tujuan yang saling bertentangan)

3.                   Tujuan Utama : menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari berbagaipelaku kebijakan

4.                   Teknik: Brainstorming, analisis argumentasi, Analisi survai–pemakai

Evaluasi Kebijakan

1.                   Para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan dan implementasi kebijakan, cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubungan dengan pencPapaian tujuan utama.

2.                   POLICY MAKERS: cenderung memandang evaluasi dari segi kepentingan constituents, karena kekuasaan mereka tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka. Cara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadap kepuasan rakyat.

3.                   POLICY IMPLEMENTERS: cenderung memandang evaluasi dari segi keberhasilan mengelola program. Karena itu ada kecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhi informasi yang diberikan pada  policy decision makers. Caranya:

1.                   Memilih data dan informasi yang mendukung kinerja

2.                   Memobilisasi dukungan terhadap kebijakan

Evaluasi Teknis

1.                   Evaluasi oleh pihak ketiga; yaitu oleh evaluator professional, lebih menekankan pada cara evaluasi yang secara metodologis  dapat dipertanggung jawabkan (scientifically valid findings)

2.                   Policy Makers atau implementer akan menerima hasil evaluasi oleh profesional sebagai evaluator teknis, apabila dipenuhi persyaratan tertentu:

1.                   Tujuan yang diinginkan oleh policy makers telah dipahami dengan benar oleh evaluator teknis;

2.                   Pencapaian tujuan diukur dengan obyektif

3.                   Laporan evaluasi menjelaskan hubungan antara tujuan dengan hasil program

3.                   Sebaliknya, evaluator teknis hanya bisa melaksanakan tugasnya, apabila:

1.                   Tujuan kebijakan jelas

2.                   Tujuan dapat diukur

3.                   Implementasi diarahkan untuk mencapai tujuan

4.                   Tersedia cukup data yang diperlukan

4.                   Meskipun evaluasi teknis bersifat obyektif, hasil evaluasi mempunyai konsekuensi terhadap policy makers maupun policy implementers.

HAKIKAT EVALUASI

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. kebijakan harusdiawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”.  Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Tiga lingkup makna evaluasi kebijakan publik

1.                   evaluasi perumusan kebijakan.

2.                   evaluasi implementasi kebijakan.

3.                   evaluasi lingkungan kebijakan.

4 fungsi evaluasi kebijakan publik

1.                   Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengindentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2.                   Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3.                   Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4.                   Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik

Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:

1.                   Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik berlainan.

2.                   Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahannya.

3.                   Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan;

4.                   Mendayagunakan sumber daya ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan strategis.

11 model evaluasi formulasi kebijakan publik

1.                   model kelembagaan

2.                   model proses

3.                   model kelompok

4.                   model elit

5.                   model  rasional

6.                   model inkremental

7.                   model teori permainan

8.                   model pilihan publik, dan

9.                   model sistem

10.                model demokratis

11.                model perumusan strategis

Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Mengikuti Prof. Sofyan Effendi, tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu :

1.                   Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu.

2.                   Faktor-faktor apa saja menyebabkan variasi itu? jawabannya berkenaan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcomedari implementasi kebijakan.

3.                   OutPut/ keluarannya sepertia apa? Jawabannya sangat tergantung

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi :

1.                   Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut  William Dunn (1999) sebagaievaluasi summatif.

2.                   Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses.

3.                   Evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi impak/pengaruh (output) kebijakan.

Tiga Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan Publik

1.      Pendekatan Evaluasi Semu

A. Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif Untuk menghasilkan Informasi valid Tentang hasil kebijakan

 B. Asumsi:

Ukuran manfaat atau terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial

C.  Bentuk-Bentuk Utama:

 Eksperimentasi sosial Akuntansi sistem Sosial Pemeriksaan sosial Sintesis riset dan praktek

D. Teknik:

Sajian grafik Tampilan tabel Angka indeks Analisis seri waktu terinterupsi Analisis seri terkontrol Analisis diskontinyu regresi

2.      Pendekatan Evaluasi Formal

A. Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuanprogram kebijakan.

B. Asumsi:

Tujuan dan Sasaran dari pengambilan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dan manfaat atau nilai.

C. Bentuk-bentuk Utama:

Evaluasi perkembangan Evaluasi Eksperimental Evaluasi proses Retrospektif (expost) evaluasi hasil retrospektif.

D. Teknik:

Pemetaan sasaran klarifikasi nilai kritik nilai pemetaan hambatan Analisis dampak saling Disecounting

3.      Pendekatan Evaluasi Keputusan Teoritis

A.    Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.

B.     Asumsi:

Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.

C.     Bentuk-bentuk Utama:

Penilaian tentang Dapat tidaknya Dievaluasi Analisis uitilitas multi-atribut.

D.    Teknik:

Brainstorming Analisis argumentasi delphi kebijakan Analisis Survei Pemakai.

James P. Lester dan Joseph Steward Jr. (2000), mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan:

1.                   evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi,

2.                   evaluasi impak atau evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan,

3.                   evaluasi kerjakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki, dan

4.                   evaluasi metaevaluasi yang berkenaan dengan untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Ernest R. House (1980) membuat taksonomi evaluasi yang cukup berbeda, yang membagi model evaluasi menjadi :

1.                   model sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi.

2.                   model perilaku, dengan indikator utama adalah reduktivitas dan akuntabilitas.

3.                   model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas.

4.                   model tujuan bebas (goal free), dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial.

5.                   model kekritisan seni (art criticism), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat.

6.                   model review profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan profesional.

7.                   model kuasi-legal (quasi-legal), dengan indikator utama adalah resolusi, dan

8.                   model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Ada pula pemilahan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan

1.                   evaluasi komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dari hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, di satu tempat yang sama atau berlainan.

2.                   evaluasi historilal, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut.

3.                   evaluasi laboratorium atau eksperimental, yaitu evaluasi namun menggunakan eksperimen yang diletakkan dalam sejenis laboratorium.

4.                   evaluasi ad hock, yaitu evaluasi yang dilakukan secara mendadak dalam waktu segera dengan tujuan untuk mendapatkan gambar pada saat itu (snap shot).

James Andeson membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga Tipe

1.                   Pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional.

2.                   Kedua, evaluasi yang memfokuskan kepada bekerjanya kebijakan.

3.                   Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara obyektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai (dikutip Winarno, 2002, 168).

Edward A. Suchman (dikutip Winarno, 2002, 169) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1.                   mengidetifikasi tujuan program yang akan dievaluasi,

2.                   analisis terhadap masalah,

3.                   deskripsi dan standardisasi kegiatan,

4.                   pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi,

5.                   menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain,

6.                   beberapa indikator untuk menentuan keberadaan suatu dampak.

Dari berbagai-bagai ragam dan teknik evaluasi implementasi tersebut, pertanyaannya adalah mana yang hendak digunakan? Jawabannya juga tidak berbeda,  tergantung kebutuhan evaluator. Keseluruhan model tersebut di atas mencerminkan ragam dari kebutuhan evaluator, baik yang digerakkan dari perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang, perbedaan tujuan, perbedaan keberadaan (pemerintah atau target), perbedaan waktu, dan lain-lain.

evaluasi kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok:

1.                   tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.

2.                   yang bersangkutan harus mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.

3.                   Prosedur evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.

Petunjuk praktis evaluasi implementasi kebijakan publik

                                                                                                                                         

Keterangan Gambar

1.                   evaluator harus menyesuaikan alat ukurnya dengan model atau metode implementasi kebijakan. Pada dasarnya, setiap metode implementasi kebijakan di dalam dirinya telah menyediakan alat ukur bagi keberhasilan/kinerja implementasi kebijakan.

2.                   evaluator harus menyesuaikan evaluasinya dengan tujuan dari evaluator yang dibebankan kepadanya.

3.                   Evaluator harus menyesuaikan diri evaluasinya dengan kompetensi keilmuan dan metodologis yang dimilikinya.

4.                   Seorang evaluator dengan kompetensi ekonomi diharapkan tidak melakukan evaluasi politik.

5.                   evaluator harus  menyesuaikan diri dengan sumber daya yang dimiliki, mulai sumber daya waktu, manusia, alat atau teknologi, dana, sistem, manajemen, bahkan sumber daya kepemimpinan yang ada.

6.                   evaluator harus menyesuaikan diri dengan lingkungan evaluasi, agar ia bisa diterima dengan baik di lingkungan yang akan dievaluasinya.

Evaluasi Lingkungan Kebijakan Publik

Jenis evaluasi ini mendapat sedikit sekali perhatian, baik dari praktisi maupun akademisi evaluasi kebijakan publik. Kenyataan ini harus diakui karena sesungguhnya, sekuat apa pun pengaruh lingkungan, ia merupakan faktor yang berada di luar kendali dari kebijakan publik. Karena itu, acapkali lingkungan “dikeluarkan” dari  evaluasi kebijakan publik.

Namun Demikian Perkembangan terkini membuktikan bahwa keberhasilan dan kegagalan kebijakan tidak lagi ditentukan oleh keandalan kebijakan dan implementasinya, namun dukungan lingkungan. Konteks “lingkungan” dikedepankan karena perubahan yang terjadi hari ini dan dimasa depan adalah perubahan dalam volume yang besar dan cepat. Kenyataan ini begitu mencemaskan karena tidak banyak melihat sebuah kebijakan ketika selesai dibuat, mendadak sudah menjadi usang karena perubahan.

(dari berbagai sumber).