fino alla fine

fino alla fine
fino alla fine

Minggu, 31 Januari 2016

HUBUNGAN ELEMEN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

JURNAL

HUBUNGAN ELEMEN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK


diterbitkan pada :
JURNAL ILMIAH- ISSN 2089 - 4112
FOCUS MAGISTER  ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA  [ UPMI ] MEDAN
Penyunting/Staf Ahli: DR.H.Deddy Pandji Santosa.,M.Si




Abstract
  
Public policy is a form of government intervention to society. It basically derives from the issues came out of the society instead, and then by the agents or the actors of policy, the issues are made as the problems which are going to solve that is by formulating an appropriate policy to solve that problems. In the process of public policy, there are three related elements namely formulating, implementing, and evaluating. Meanwhile, in the process of formulating policy that becomes the focus of this writing, there are three related elements namely agent or actor of policy, environment of policy, and public policy.
The three elements in this formulating policy are analyzed in a simple way by the writer about the relationship among the elements. The result of writer’s study by making relation models can be concluded that the relation of the three elements in formulating public policy is extremely related and mutually completed each other in order to create a good product of policy.

Keywords: public policy, formulating policy, relationship.           


A.      Pendahuluan
Dalam proses perkembangan suatu negara atau suatu daerah tentu ditunjang oleh suatu proses pembangunan yang didukung pula oleh kebijakan yang sesuai. Pembangunan sendiri baik secara fisik maupun non fisik merupakan wujud dari berjalannya sebuah kebijakan, artinya bahwa kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah merupakan wujud dari proses pembangunan suatu wilayah tersebut. Kebijakan oleh pemerintah ini bisa bersifat  policy in goverment dan policy out goverment atau kebijakan kedalam manajemen pemerintah sendiri maupun kebijakan keluar kepada publik atau masyarakat. Policy out Goverment inilah yang selanjutnya dikenal atau disebut juga dengan istilah kebijakan publik.
Kebijakan publik atau dalam kepustakaan internasional disebut sebagai Public Policy menurut Dye (Wahab, 2012) adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Chandler dan Plano (Rachmat, 2009) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap berbagai sumbedaya yang tersedia untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Sedangkan Anderson (Indiahono, 2009)  mendefinisikan kebijakan publik sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.
Istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk kajian mengenai kebijakan publik tersebut secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah upaya oleh pemerintah secara umum yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana menjadi tugas pemerintah yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lantas masalah apa dalam masyarakat yang perlu diputuskan oleh pemerintah menjadi sebagai sebuah kebijakan ? sebab persoalan dalam masyarakat sungguh sangat beragam dan tidak semua lantas dijadikan pemerintah sebagai sebuah agenda yang harus diselesaikan. Tentunya dalam penyusunan sebuah kebijakan menjadi suatu keputusan yang dapat menyelesaikan masalah dalam masyarakat diperlukan kajian yang mendalam tentang strategi yang harus diambil dalam upaya penyelesaian masalah tersebut.
Sistem kebijakan publik atau biasa juga disebut manajemen kebijakan publik atau siklus kebijakan publik sendiri dibagi menjadi tiga bagian besar yakni ;
1.    Formulasi Kebijakan
Adalah proses penyusunan kebijakan yang didahului dengan mendengar atau mengangkat isu-isu publik melalui proses agenda setting, jika masalah publik tersebut layak maka dibawah kepada masalah kebijakan untuk dicarikan jalan keluarnya yang biasa berujung pada lahirnya kebijakan pemerintah berupa peraturan-peraturan atau sejenisnya. Dalam penyusunan kebijakan ini ada komponen atau elemen yang perlu diperhatikan yakni (a) Pelaku Kebijakan, (b) Lingkungan Kebijakan dan (c) Kebijakan Publik. Ketiga komponen atau elemen kebijakan ini harus sejalan untuk mendapatkan kebijakan yang benar-benar berkualitas artinya bahwa pelaku dalam penyusunan kebijakan memperhatikan lingkungan kebijakan untuk menentukan kebijakan, lingkungan kebijakan sangat mempengaruhi pelaku kebijakan dalam pengambilan  keputusan dan kebijakan yang baik bergantung pada baiknya kualitas pelaku kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang bersumber dari lingkungan kebijakan.
2.    Implementasi Kebijakan
Pada tahap implementasi ini sebuah kebijakan publik yang telah diformulasikan tadi selanjutnya dilaksanakan atau diimplementasikan kepada target group atau kelompok sasaran mengenai isi dan cara-cara menyelesaikan masalah tersebut.
3.    Evaluasi Kebijakan
Adalah proses penilaian terhadap sebuah kebijakan yang dijalankan oleh pelaku kebijakan, apakah berhasil/tepat guna/mengena sasaran atau tidak atau apakah kebijakan tersebut sia-sia karena tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat.
Pada tataran kebijakan publik inilah pemerintah berfungsi sebagai pelaku atau aktor utama atau resmi dalam proses fomulasi kebijakan publik sebagaimana dikatakan oleh Anderson (Indiahono, 2009) bahwa kebijakan publik merupakan perilaku dari sejumlah aktor yang diantaranya adalah pemerintah untuk melakukan aktifitas  kepada masyarakat dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Walaupun disadari pula bahwa dalam proses formulasi kebijakan publik dapat pula dipengaruhi oleh para pelaku atau aktor tidak resmi lainnya dari luar pemerintah.
Fokus dari tulisan ini adalah penulis akan mengkaji atau menganalisis dari pandangan penulis mengenai hubungan ketiga komponen atau elemen dalam proses formulasi kebijakan publik yakni Pelaku Kebijakan, Lingkungan Kebijakan dan Kebijakan Publik.
B.       Pembahasan
1)   Deskripsi Pelaku Kebijakan, Lingkungan Kebijakan dan Kebijakan
Kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn (Rachmat,2009) memberikan pemahaman yang praktis bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Pembuatan kebijakan publik  merupakan bentuk campur tangan atau intervensi negara untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan masyarakat (kelompok) yang memerlukan bantuan ketika berhadapan dengan masalah dalam suatu kelompok masyarakat. Dari hasil atau output dari kebijakan publik adalah proses pengambilan keputusan berupa lahirnya sebuah produk kebijakan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Program-Program Pemberdayaan dan lainnya guna mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat.
Berdasarkan definisinya, sebuah kebijakan akan efisien ketika berada dalam ranah pemerintah. Kekuasaan pemerintah dalam menyusun sebuah kebijakan ini sangat besar, sebab pemerintah berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro pada rakyat, kebijakan pro rakyat tersebut yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah publik.
Dalam proses formulasi kebijakan mengadung 3 (tiga) komponen penting yang saling berkaitan yakni Pelaku Kebijakan, Lingkungan Kebijakan dan Kebijakan Publik yang digambarkan sebagai berikut :


Ketiga komponen kebijakan publik diatas saling berkaitan karena sebuah kebijakan akan lahir dari tuntutan lingkungan dan selanjutnya diformulasikan oleh para pelaku kebijakan.
a)   Pelaku Kebijakan
Anderson (Winarno,2012) mengatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Didalam formulasi kebijakan publik tentulah ada orang atau sekelompok orang dibalik terwujudnya suatu kebijakan tersebut, orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan disebut juga dengan pelaku-pelaku atau aktor-aktor kebijakan. Dalam berbagai referensi mengenai kebijakan publik, pemberian nama terhadap orang-orang tersebut biasa disebut aktor-aktor, pemeran-pemeran atau pelaku-pelaku kebijakan. Apapun kata yang digunakan sebenarnya mau menunjukan bahwa orang atau sekelompok orang inilah yang bertugas dalam penyusunan kebijakan publik.
Para pelaku atau aktor kebijakan tersebut sendiri dibagi kedalam dua peran yakni aktor resmi dan aktor tidak resmi.
·      Aktor Resmi
Walaupun dalam buku-buku kebijakan publik ada disebutkan pula badan-badan atau agen-agen pemerintah sebagai aktor kebijakan namun dalam pandangan kami dalam perumusan kebijakan publik pada umumnya setidaknya ada tiga komponen aktor resmi yang biasanya terkait yakni :
1.    Lembaga Legislatif
Legislatif adalah lembaga perwakilan masyarakat yang salah tugasnya merumuskan dan membentuk kebijakan berupa undang-undang yang diharapkan dapat menjadi sebuah kebijakan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi pembuatan atau penyusunan kebijakan publik berikutnya seperti peraturan pemerintah, keputusan-keputusan hingga peraturan daerah dibawahnya. Dalam formulasi kebijakan tersebut kita tentunya menaruh harapan agar lembaga ini dapat menyusun kebijakan yang memang sesuai dengan lingkungan kebijakan itu sehingga dapat menjawab tantangan atau masalah-masalah yang ada dalam kelompok masyarakat.
2.    Lembaga Eksekutif
Setelah kebijakan berupa peraturan dan lainnya maka  fungsi eksekutif adalah melaksanakan kebijakan publik tersebut atau kata lain mengimplementasikan kepada masyarakat apa saja isi dari pada sebuah kebijakan yang telah disusun tersebut. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk menjawab masalah-masalah kebijakan yang ada dalam masyarakat. 
3.    Lembaga Yudikatif
Lembaga pemerintah ini bertugas mengawasi dan memberikan pertimbangan sanksi apabila kemudian terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik tersebut.
·      Pelaku tidak resmi ;
Penyusunan kebijakan yang baik tentunya memperhatikan pula masukan dari pemangku kepentingan yang memahami dengan baik masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, meraka ini biasa disebut dengan pelaku tidak resmi
Pelaku tidak resmi biasa berasal dari luar lembaga pemerintah seperti kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, organisasi massa, warga negara dan individu. Para pelaku tidak resmi ini tidak mempunyai peran dalam pengambilan keputusan kebijakan akan tetapi mereka berperan dalam memberikan saran, usul, masukkan bahkan intervensi kepada pelaku resmi pembuat kebijakan agar dapat meloloskan atau menggunakan bentuk kebijakan yang mereka inginkan.
b)   Lingkungan Kebijakan
Dalam pembuatan atau penyusunan suatu kebijakan publik tentulah tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dimana kebijakan itu bermula. Dari lingkungan inilah maka tuntutan terhadap kebijakan lahir dan kemudian ditransformasikan kedalam suatu sistem politik oleh para aktor kebijakan.
Leo (2006) menggarisbawahi lingkungan kebijakan kedalam tiga kategori yakni (1) lingkungan umum diluar pemerintah seperti faktor sosial, ekonomi, sosial politik dan nilai-nilai tertentu. Dari sinilah para aktor kebijakan mulai melihat progress apa yang hendak dijadikan kebijakan, (2) lingkungan didalam pemerintahan seperti karakteristik birokrasi, sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan lainnya yang jika dilihat akan sangat menentukan kualiitas dari kebijakan yang dilahirkan, dan (3) lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan yang artinya bahwa dari sanalah masalah publik lahir untuk menjadi masalah kebijakan.
Selain itu proses perumusan kebijakan tentu juga memperhatikan pula faktor lingkungan antara lain tersedianya sumber daya alam, iklim atau suhu, topografi, jumlah penduduk, distribusi penduduk, kebudayaan, struktur sosial, sistem ekonomi dan politik dan dalam kasus kebijakan tertentu menurut Anderson perlu diperhatikan pula lingkungan internasional dan kebijakan internasional (Subarsono,2009).
Lingkungan sangat berpengaruh terhadap isi kebijakan, sebab dari lingkunganlah pelaku kebijakan dapat menyusun sebuah strategi pembuatan suatu isi kebijakan bagi ruang publik. Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat sehingga pelaku kebijakan dalam membuat kebijakan publik harus benar-benar memperhatikan lingkungan dimana tuntutan sebuah kebijakan berasal.
c)    Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah hasil akhir dari sebuah masalah kebijakan yang telah disusun dan diwujudkan kedalam bentuk undang-undang. Selanjutnya udang-undang ini dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan pemerintah hingga peraturan daerah dan program-program bagi masyarakat. Wujud dari pada kebijakan publik tersebut tertuang dalam isi kebijakan yang memuat pertimbangan, penetapan dan keputusan yang selanjutnya terdiri atas bab dan pasal hingga aturan-aturan tambahan.
Isi dari pada kebijakan tentu disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat dimana kebijakan itu berasal, apabila kebijakan tidak diarahkan pada lingkungan yang sesuai maka akan terjadi kegagalan implementasi kebijakan publik sendiri. Kebijakan itu tentu harus betul-betul mengakomodir kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu sehingga dapat menjawab tuntutan masyarakat.
Namun dalam sebuah kebijakan ada semacam pro dan kontra yang muncul atas respon masyarakat, artinya bahwa jika kebijakan tersebut berupa pemberian reward atau insentif misalnya bantuan langsung tunai dan sejenisnya maka tentu masyarakat akan menerima dan mendukungnya, namun sebaliknya jika kebijakan tersebut berupa suatu permintaan kontribusi maka akan terjadi penolakan terhadap kebijakan tersebut contohnya kenaikan bahan bakar minyak atau kenaikan tarif dasar listrik.
2)   Hubungan antara Pelaku Kebijakan, Lingkungan dan Kebijakan Publik
a)   Pelaku Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan
Kebijakan dibuat untuk memenuhi tuntutan masyarakat atau publik yang menginginkan adanya sebuah perubahan. Pelaku kebijakan biasanya terdiri dari pemerintah sendiri, kelompok masyarakat, organisasi profesi, partai politik, akademisi, wartawan, analisis kebijaksanaan dan lain-lain. Mereka bertugas menyusun kebijakan yang bersumber dari isu-isu yang lahir dari sebuhah lingkungan kebijakan.
Lingkungan kebijakan adalah suasana dimana isu-su kebijakan lahir, yang selanjutnya isu-isu kebijakan tersebut ikut mempengaruhi pengambilan keputusan ataupun kebijakan oleh pelaku kebijakan. Para pelaku atau aktor kebijakan dalam menyusun sebuah kebijakan tentunya harus berdasarkan pada kejadian-kejadian yang berasal dari lingkungan kebijakan dimana isu itu lahir, artinya bahwa tidak semua kelompok masyarakat mempunyai masalah yang sama yang harus dipecahkan dengan kebijakan yang sama pula,  misalnya lingkungan A mempunyai masalah yang tidak sama dengan lingkungan B pada tataran ini maka pelaku atau aktor kebijakan dalam menyusun kebijakan benar-benar melihat mana lingkungan yang membutuhkan kebijakan dan mana lingkungan yang hanya membutuhkan sebuah aturan karena belum tentu kebijakan bagi lingkungan A cocok pula diterapkan pada lingkungan B karena lingkungan B hanya membutuhkan sebuah penjelasan terhadap masalahnya maka masalah lingkungan B akan selesai.
Sebuah kebijakan lahir karena adanya demand atau tuntutan, harapan atau keinginan dari lingkungan kebijakan itu sendiri yang selanjutnya oleh para pelaku atau aktor kebijakan demand atau tuntutan, harapan atau keinginan tersebut akan dijadikan sebuah produk kebijakan. Para pelaku kebijakan harus melihat apa yang menjadi keinginan dari lingkungan tersebut, hal ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan terhadap apa yang mereka alami. Oleh karena tuntutan dari masyarakat begitu beragam dan berbeda maka pelaku kebijakan hendaknya memilih alternatif-alternatif yang sesuai atau mana yang memenuhi ketentuan untuk dijadikan kebijakan.
Hubungan antara pelaku atauu aktor kebijakan dengan lingkungan kebijakan kami gambarkan dalam model sebagai berikut :



Namun ada kalanya para pelaku atau aktor kebijakan dalam memformulasikan sebuah kebijakan terkadang belum dapat diterima secara baik oleh masyarakat, biasanya disebabkan oleh beberapa hal antara lain :
-     Kebijakan Tidak Sesuai Dengan Kondisi Lingkungan
Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pelaku kebijakan sangat tidak sesuai dengan kondisi daerah setempat, keputusan tersebut malah merugikan atau malah tidak bermanfaat sama sekali bagi kelompok masyarakat sasaran. Hal ini disebabkan karena pelaku kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan tidak menimbang-nimbang segala aspek yang muncul dari lingkungan dimana isu kebijakan tersebut muncul atau lahir. Tentunya sebagaimana tekah kita bahas bahwa setiap daerah atau lingkungan berbeda pula kondisi lingkungannya, berbeda tuntutan, berbeda masalah, berbeda pandangan sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan atau dalam proses implementasi sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh para pelaku kebijakan. Jika ini terjadi maka kebijakan ini tidak lagi relevan dengan lingkungan setempat, akibatnya kebijakan akan berjalan sendiri dan cenderung tidak akan maksimal diimplementasikan dan hanya menjadi sebuah produk hukum semata.  
Banyak contoh kebijakan yang dikeluarkan namun kadanng belum dapat menjawab tantangan yang ada di lingkungan itu sendiri. Misalnya kebijakan pemerintah untuk menaikan standar kelulusan siswa SMA/MA/SMK minimal 5,5 beberapa waktu lalu. Bagi daerah terpencil yang jauh dari keramaian kota dengan terbatasnya sarana dan prasarana, tenaga pengajar dan keterbatasan lainnya maka kebijakan menaikan standar kelulusan ini menjadi sangat mustahil dapat membuat siswa lulus. Bagaimana mau menerapkan standar pendidikan jika ada siswa yang belum bisa membaca bahkan menulis, namun justru kebijakan ini cenderung berhasil karena hampir semua siswa lulus ujian nasional. Pertanyaannya apakah kebijakan ini menyelesaikain masalah atau justru menimbulkan masalah baru bagi pemerintah sendiri. Tentunya hal ini terjadi hampir diseluruh daerah-daerah di tanah air.
-     Kebijakan Yang Dikeluarkan Atas Dasar Kepentingan Beberapa Pelaku Kebijakan
Beberapa kebijakan biasanya dikeluarkan atas dasar kepentingan pelaku kebijakan tersebut, hal ini didasarkan atas pertimbangan lingkungan dimana pelaku kebijakan berada. Artinya bahwa kebijakan yang dikeluarkan tersebut dirasa akan menguntungkan pelaku kebijakan atau golongannya dibandingkan memikirkan kepuasaan publik pada umumnya. Para pembuat kebijakan dalam proses pengambilan keputusan kadang tidak memikirkan pada tujuan yang ingin dicapai yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi lebih kepada memperkuat kepentingan mereka sendiri, meningkatkan derajat status sosialnya dan berupaya mengamankan posisinya. Kebanyakan dari mereka tidak memperhatikan kualitas yang ingin dicapai akan tetapi lebih kepada hanya menjalankan tugas sebagai rutinitas dengan memberikan pandangan seadanya dan seperlunya jika itu tidak atau bukan menjadi kepentingannya akibatnya kebijakan yang lahir kadang tidak jelas atau bahkan bisa jadi hanya kebijakan yang mereka inginkan dengan segala kepentingannya yang mereka loloskan akibatnya kebijakan yang lahir tidak sesui dengan tuntutan yang muncul dari masyarakat.
Tentu masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu lalu bagaimana para pelaku kebijakan ini dalam menyusun atau mengambil keputusan menyangkut kepentingan masyarakat banyak sepertinya apatis dan lebih memilih tunduk kepada sistem kepartaian dan kegolongan atau lainnya tanpa melihat harapan-harapan yang masyakat inginkan. Akibatnya keputusan yang keluar tidak menjawab harapan masyarakat banyak dan justru menyebabkan sistem pemerintahan kita menjadi tidak karuan.
b)   Pelaku Kebijakan dan Kebijakan Publik
Pelaku kebijakan dalam menentukan isi kebijakan harus tetap memperhatian dan berpedoman pada lingkungan dimana isu kebijakan itu muncul dan diangkat sebagai suatu permasalahan.
Dalam pembuatan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan kepada publik, maka pelaku kebijakan harus melihat secara jelas yang subjektif yang diciptakan atas dasar kesadaran para pelaku kebijakan teradap pilihan-pilihan yang tersedia untuk mengatasi problem masyarakat banyak. Isi kebijakan juga tetap diusahakan agar dapat betul-betul menyentuh secara langsung dan betul-betul bermanfaat pada ruang publik.
Dalam menyusun sebuah kebijakan publik maka para pelaku atau aktor kebijakan harus melakukan sebuah proses identifikasi atau proses analisa kebijakan tersebut berdasarkan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat atau lingkungan kebijakan, perlu dipahami bahwa tidak semua isu-isu kebijakan lantas berkembang menjadi masalah publik hanya isu-su yang layak saja yang dapat diangkat menjadi masalah publik untuk selanjutnya para pelaku atau aktor kebijakan menjadikan isu-isu tersebut sebagai sebuah masalah kebijakan yang perlu diselesaikan hanya dengan kebijakan pula. Selanjutnya masalah kebijakan tersebut dirumuskan oleh para pelaku kebijakan, maka akan lahir sebuah kebijakan publik berdasarkan masukan atau isu-isu publik tadi dan selanjutnya kebijakan tersebut diimplementasikan kembali ke lingkungan dimana isu-isu itu muncul.
Gambaran mengenai hubungan antara pelaku kebijakan dan kebijakan sendiri kami gambarkan dalam model sebagai berikut :



Berdasarkan proses identifikasi dan analisa dalam mengambil dan membuat keputusan diatas menyangkut isu-isu kebijakan yang muncul, maka pelaku kebijakan akan dengan mudah dapat menyusun sebuah kebijakan yang betul-betul sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Para pelaku kebijakan menerima masukkan dari lingkungan kemudian dirumuskan menjadi produk kebijakan dan dilaksanakan kembali pada lingkungan dimana isu kebijakan bermula. Pada tataran manajemen kebijakan publik setelah diimplemetasikan maka sebuah kebijakan harus pula di evaluasi untuk dilihat apakah kebijakan tersebut tepat sasaran, efektir dan berguna atau perlu dilakukan kajian ulang untuk mendapatkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat.
c)    Lingkungan dan kebijakan Publik
Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan, sebab dari lingkunganlah pelaku kebijakan dapat menyusun sebuah strategi perumusan kebijakan bagi masyarakat. Kebijakan publik sebagai suatu akomodasi dari upaya pemerintah untuk seluruh masyarakat sangat mengandung nilai-nilai penting dan mendasar. Sehingga masalah-masalah masyarakat tersebut hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah karena merupakan bentuk dari fungsi dan tugas pemerintah kepada masyarakatnya.
Dalam melahirkan sebuah keputusan atau kebijakan, para pelaku kebijakan tentunya menginput berbagai masukkan dari lingkungan, karena lingkungan dimana masyarakat berada sangat berpengaruh terhadap isi suatu kebijakan. Sudah barang tentu masing-masing lingkungan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sehingga perbedaan lingkungan ini akan sangat berpengaruh kepada kebijakan yang akan dibuat, sebab isi kebijakan yang lahir belum tentu akan dengan cepat dan mudah diterima oleh lingkungan yang berbeda.





Artinya bahwa lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap lahirnya sebuah kebijakan, sebab dari lingkungan yang beragam ini akan lahir sebuah masalah-masalah kebijakan yang oleh pelaku kebijakan selanjutnya masalah tersebut akan dijadikan agenda kebijakan untuik proses formulasi. Sehingga jika lingkungan kurang memberikan pengaruhnya maka kebijakan yang lahirpun akan kurang bermanfaat bagi masyarakat sendiri sehingga dalam implementasi kebijakan tersebut akan berjalan kurang maksimal karena isi atau konten kebijakan tidak sesuai atau tidak mengakomodir masalah-masalah dalam lingkungan masyarakat tersebut.
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa antara lingkungan dan kebijakan sangat berpengaruh besar bagi pelaku kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan guna melahirkan sebuah produk kebijakan bagi masyarakat luas.

C.      Kesimpulan
Melihat bahwa dalam proses formulasi kebijakan ketiga komponen atau elemen yakni Pelaku Kebijakan, Lingkungan Kebijakan dan Kebijakan Publik merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam melahirkan suatu kebijakan yang baik maka penting rasanya untuk ketiga komponen ini saling mendukung. Pelaku kebijakan harus memiliki sumber-sumber yang memadai dari lingkungan kebijakan misalnya identifikasi masalah dan sumber masalah yang jelas sebagai dasar dalam pengambilan keputusan karena hal itu sangat menentukan isi kebijakan yang lahir kelak. Ataukah dukungan-dukungan lain yang sekiranya dukungan tersebut memudahkan para pengambil kebijakan untuk menetapkan langkah-langkah yang akan mereka tempuh.
Dari kajian ini diketahui bahwa kadang masih ada pelaku kebijakan yang belum maksimal dalam penentukan keputusan yang diambil dikarenakan ada tekanan atau dorongan dari pihak yang berkepentingan atau sekedar kepentingan pribadi dan golongan, hal itu sudah tentu akan menyebabkan kebijakan yang dibuat tidak maksimal. Walaupun tidak semua kebijakan itu berhasil menyelesaikan masalah dalam masyarakat namun kebijakan publik sekiranya dapat menjawab tantangan yang ada dalam masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang berkehidupan lebih baik. Sebagai masukan kedepan kami merekomendasikan untuk para pelaku atau aktor kebijakan dalam penyusunan suatu kebijakan harus melakukan proses-proses yang tidak kalah penting seperti dialog publik, grup-grup diskusi hingga musyawarah-musyawarah bersama masyarakat guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Selain itu diharapkan juga para pelaku kebijakan ini untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok ataukah karena tidak ada kepentingan sehingga terkesan kebijakan yang diputuskan tidak memuaskan masyarakat.
Semoga kedepan produk-produk kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.  


Referensi


Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijkan Publik. Alfabeta. Bandung.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Gaya Media. Yogyakarta.
Rakhmat. 2009. Teori Administrasi dan Manajemen Publik. Pustaka Arif. Tangerang.
Subarsono, AG. 2009. Analisis Kebijakan  Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Suharto, Edy Ph.D. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Alfabeta. Bandung
Wahab, Abdul Solichin. 2011. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UMM Press. Malang.
Wahab, Abdul Solichin. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS. Yogyakarta.



Senin, 14 Juli 2014

SOAL UAS ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

1.   Jelaskan analisis kebijakan publik menurut pemahaman anda !
2.   Jelaskan hubungan analisis kebijakan publik dengan ilmu-ilmu lainnya !
3.   Jelaskan bentuk-bentuk analisis kebijakan publik !
4.   Sebutkan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang analis kebijakan !

5.   Jelaskan model yang digunakan dalam analisis kebijakan publik !